Contoh Makalah Paradigma Baru (Perguruan Tinggi)

Comon Tech - Pendidikan Kewarganegaraan adalah usaha sadar untuk mencetak generasi yang cinta, setia, dan berani berkorban untuk membela bangsa dan tanah air. Tujuan mata kuliah PPkn adalah mempersiapkan manusia dengan berbagai pengalmaan akademik dan keterampilan sosial kewarganegaraan yang memadai untuk membekali mereka pilihan-pilihan bersikap dan bertindak di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis.


Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia yang berfikir kritis dan maju. baca juga makalah ilmu sosial dan budaya dasar.


MAKALAH
ORIENTASI PEMBELAJARAN PPKN 
Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pedidikan Kewarganegaraan
Oleh Dosen Ir. H. Mumung Martasasmita, M.M. 

DISUSUN OLEH :
MUHAMMAD ARDHI ANDREANSYAH
1803015131
( 1 F )

  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
FAKULTAS TEKNIK
JAKARTA
2019



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan merupakan citizenship education atau education for citizenship, yang mencakup pendidikan kewargangaraan di dalam lembaga pendidikan formal dan di luar perguruan tingi baik yang berupa  program penataran atau program lainnya yang dirancang atau sebagai dampak  pengiring dari program lainnya yang berfungsi memfasilitasi proses  pendewasaan atau pematangan sebagai warganegara Indonesia yang cerdas dan baik. Pendidikan demokrasi sebagai tatanan konseptual yang menggambarkan keseluruhan upaya sistematis dan sistemik untuk mengembangkan cita-cita, nilai, prinsip, dan pola perilaku demokrasi dalam diri individu warganegara, dalam tatanan iklim yang demokratis, sehingga pada gilirannya kelak secara  bersama-sama dapat memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani Indonesia yang demokratis.

1.2 Rumusan  Masalah
  1. Apa hakikat Pendidikan Kewarganegaraan?
  2. Bagaimana karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan?
  3. Apa pengertian Pendidikan Kewarganegaraan?
  4. Apa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan?
  5. Apa saja ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan?


1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk lebih memperdalam lagi  pengetahuan tentang pengertian dari Kewarganegaraan dan Pendidikan, serta  bagaimana perkembangan pendidikan di Negara kita yaitu Negara Indonesia. Selain memperdalam pengertiannya,juga untuk memperluas ilmu pengetahuan kita dalam dunia Kewarganegaraan dan dunia Pendidikan,bagaimana Pendidikan pada jaman dulu dibandingkan dengan jaman sekarang.



BAB II
PEMBAHASAN


Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun". ( Q.S Saba’ : 15 )

A. Hakekat pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

Apabila frase di Indonesia, dalam masyarakat  di seluruh dunia maka sudah terbayang   oleh kita suatu negara kepulauan yang di huni oleh beragam ras, suku, warna kulit dan sebagainya. Dan beraneka ragaman mulai dari bahasa, adat istiadat, kepercayaan dan  kearifan lokal. Atas dasar komitmen yang kuat dan konsisten yang kuat terhadao pprinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pancasiladan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, terbentuklah pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Resatuan Republi Indonesia.

 Secara konstitusional, pengertian tentang negara Kesatuan Republik Indonesia adalah : Negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarata / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadlian sosial bagi seluruh rakyat indonesia ( Preamblue UUD NRI 1945).

Pengertian NKRI berdasarkan UUD NKRI 1945, maka ada usaha-usaha menanam kan pemahaman dan komitmen yang kuat serat kosisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara. Secara Kontitusi, Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 menepatkan perngertian penddikan di ranah yang sangat idea yaitu :

“ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilik kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di pelukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”

Dalam pengertian yang hampir sama, Ivan Illich megatakan bahwa suatu sistem pendidikan yang baik sedikitnya mengembangkan tujuan, diantaranya:

  • Memberi kesempatan keapda semua orang untuk bebas dan mudah memperoleh sumber belanja pada setiap saat;
  • Mumungkinkan semua orang yang ingin memberikan pengetahuan mereka kepada orang lain dapat dengan mudah melakukanya, demikian pula bagi yang ingin mendapatkannya.
  • Menjamin tersediannya memasukan umum yang berkenaan dengan pendidikan ( Mudyaharjo, 2006:49).

Bagi negara yang menganut sistem demoskrasi, penddikan demokrasi merupakan aspek kepentingan penting yang harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan . Djiwandono menyatakan bahwa :

Bila demokrasi tidak di sertai oleh tatanan politik dan atuaran politik seta hukum Yang jelas , suatu kondisi  tertentu bisa berubah menjadi anarkisme dan bahkan Kemudian mengundang ototritisme, yaitu suatu pemerintahan yang menindas dan Berlawanan dengan prinsip demokrasi ( Djiwandono dkk, 2003:40 ).”

Dengan demikian, pendidikan demokrasi harus di pahami seabagai pendidikan yang memperkuat masyarakat sipil sebagai berikut Pendidikan demokrasi yang merupakana tuntunan dari terbentuknya masyarakat Madani indonesia mengandung berbagai unsur :

  1. Manusia memerlulan kebebasan Politik artinya mereka memerlukan pemerintah dan untuk mereka sendiri.
  2. kebebasan itelektual.
  3. Kesempatan untuk bersaing didalam perwujudan diri sendiri (self realization).
  4. Pendidikan yang mengembangkan kepatuhan moral kepada  kepentingan bersama dan bukan kepada kepentingan sendiri atau kelompok.
  5. Pendidikan yang megakui hak untuk berbeda ( the right to be different). 

Tujuan mata kuliah PPkn adalah mempersiapkan manusia dengan berbagai pengalmaan akademik dan keterampilan sosial kewarganegaraan yang memadai untuk membekali mereka pilihan-pilihan bersikap dan bertindak di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis. 

B. Pengertian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Terdapat banyak definisi pendidikan kewarganegaraan yang di laksanakan pada masing-masing negara. Beberapa istilah telah di gunakan sesuai untuk mengartikan “pendidikan kewarganegaraan” sesuai dengan tujuan sistem pendidikan masing-masing. Namun demikian, pada umumnya kurikulum pendidikan kewarganegaraan di duni mengunkan istilah “Citizenship Education” dan “ Civic Education”. Dua istilah tersebut telah di definisikan sebagai berikut : 

1. Citizenship Education = lebih menekankan pada kurikulum dan metode yang bertujuan mempromosikan perilaku sosial yang di srtujuui, yaiut untuk membuat warga negara yang baik. 

2. Civic  Education = pendidikan  orang dewasa yang berhubungan dengan urusan publik dan masalah kontemporer; yang di rancang untuk memperkuat opini publik dengan informasi –informasi sosial yang penting untuk pencerahan (Baik, 1973:99).

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Baca juga


Kemudian menurut Azis Wahab (Cholisin, 2000:18) menyatakan bahwa PKn ialah media pengajaran yang meng-Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Karena itu, program PKn memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum negara, serta teori umum yang lain yang cocok dengan target tersebut.

Berbeda dengan pendapat di atas pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai penyiapan generasi muda (siswa) untuk menjadi warga negara yang 12 memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya (Samsuri, 2011: 28).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang merupakan satu rangkaian proses untuk mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter bangsa Indonesia, cerdas, terampil, dan bertanggungjawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 Kewarganegaraan republik indonesia , pengertian kewarganegaraan di bedakan menjadi 2 yaitu :

1. Kewarganegaraan Yuridis dan Sosiologis, yaitu :

Kewarganegaraan yuridis di tandai dengan adanya ikatan hukum anatara orang-orang dengan negara.

2. Kewarganegaraa Formil dan materil, yaitu : 

Kewaraganegaraan formil merujuk oada tempat kewarganegraa. Dalma sistematika hukum, masalah kewarganegraanberada pada hukum publik.

C. Tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di perguruan Tinggi

Tujuan belajar yang di lansir UNICEF, proses beljara seyogya mengandung aspek Learning to know, learning to do, learning to be and learning to learn live together (UNICEF, 1998:9). Learning to know atau learning to learn dapat di pahami sesungguhnya upaya manusia untuk mengisi pengetahuannya yang dengan hal tersebut mereka dapat menegrti serta memahami realitas kehidupan sepajng ruang dan waktu. Dengan demikian, melalui proses belajar manusia di harapkan menjadi insan mulia sepanjang menjalani kehidupan di muka bumi ( insani fi ashani taqwaiim).

Pemerintah perlu mengantisipasi agar tidak menuju kearah keadaan yang lebih memprihatinkan. Salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam menjaga nilai-nilai panutan dalam berbangsa dan bernegara secara lebih efektif yaitu melalui bidang pendidikan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan pancasila yang akan diuraikan dalam artikel ini sasarannya adalah bagi para mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi. 

Adapun dasar-dasar pendidikan pancasila tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dasar Filosofis 

Pada saat Republik Indonesia diproklamasikan pasca Perang Dunia kedua, dunia dicekam oleh pertentangan ideologi kapitalisme dengan ideologi komunisme. Kapitalisme berakar pada faham individualisme yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak individu; sementara komunisme berakar pada faham sosialisme atau kolektivisme yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individual. 

Kedua aliran ideologi ini melahirkan sistem kenegaraan yang berbeda. Faham individualisme melahirkan negara -negara kapitalis yang mendewakan kebebasan (liberalisme) setiap warga, sehingga menimbulkan perilaku dengan superioritas individu, kebebasan berkreasi dan berproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

2. Dasar Sosiologis 

Bangsa Indonesia yan g penuh kebhinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, secara sosiologis telah mempraktikan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan (materil, formal, dan fungsional) yang ada dalam mas yarakat Ind onesia. Kenyataan objektif ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga bangsa untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma atau hukum tertulis (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat) maupun yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kesepakatan atau kesepahaman, dan konvensi.

Kebhinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, dimana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi-budaya penuh perbedaan, menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Data sejarah menunjukan bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat, maka nilai-nilai Pancasilalah yang dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan kembali. Begitu kuat dan ‘ajaibnya’ kedudukan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu, maka kegagalan upaya pemberontakan yang terakhir (G30S/PKI) pada 1 Oktober 1965 untuk seterusnya hari tersebut dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.


3. Dasar Yuridis 

Pancasila telah menjadi norma dasar negara dan dasar negara Republik Indonesia yang berlaku adalah Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945) junctis Keputusan Presiden RI Nomor 150 Tahun 1959 mengenai Dekrit Presiden RI/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Naskah Pembukaan UUD NRI 1945 yang berlaku adalah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan/di tetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Sila -sila Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara filosofis-sosiologis berkedudukan sebagai Norma Dasar Indonesia dan dalam konteks politis-yuridis sebagai Dasar Negara Indonesia. Konsekuensi dari Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, secara yuridis konstitusional mempunyai kekuatan hukum yang sah, kekuatan hukum berlaku, dan kekuatan hukum mengikat. 

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pasal 39 ayat (2) menyebutkan, bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat: (a) Pendidikan Pancasila, (b) Pendidikan Agama, (c) Pendidikan Kewarganegaraan. Didalam operasionalnya, ketiga mata kuliah wajib dari kurikulum tersebut, dijadikan bagian dari kurikulum berlaku secara nasional.

Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan Nasional bertujuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional yang ada merupakan rangkaian konsep, program, tata cara, dan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan Undang -Undang Dasar Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi pun merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penjabaran secara spesifik sehubungan dengan tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah untuk: 

  1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
  4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia.

 D. Landasan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

Berbagai regulasi telah di buat oleh pemerintah RI untuk menegaskan betapa pentingnya PPkn di ajarkan pada warga negara produktif di bangku perkuliahan. Beberapa regulasi tersebut di antaranya adalah :

1. UUD 1945

  • Pembukaan UUD 1945, khusus pada alinea kedua dan keempat, yang memuat cita-cita tujaun dan aspirasi bangsa indonesia tentang kemerdekaannya.
  • Pasal 27 (1) meyatkan bahwa “ segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemertintahan itu dengan tidak ada kecualinnya”.
  • Pasal 30 (1) menyatakan bahwa “ tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara”.
  • Pasal 31 (1) menyatakan bahwa “ tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”.

2 .Ketetapan MPR No. II / MPR / 1999 tetang Garis-Garis Besar Haluan Negara

3. Undang – udanng No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan poko pertahan keamanan republik indonesia (Jo. UU No, 1 Tahhun 1988) Dalam pasal 18 (a) di sebutkan bahwa hak kewajiban warga negara yang di wujudkan dengan kei ikutsertakan dalam upaya bela negara di selenggarakan melalui penddikan pendahuluan bela  negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam system Pendidikan Nasional. Dalam pasal 19 (a) di sebutkan bahwa pendidikan pendahuluan bela negara wajib di ikuti oleh setiap warganeggara dan di laksanakan secara bertahap. Tahap awal pada tinngkat pendidikan dasar sampai pendidikan menegah ada dalam bentuk pendidikan kewiraan.

4. Undang – undang  No. 2 Tahun1989 tentang sistem pendidikan Nasional, dalam penjelasan bab IX pasa 39 (2) dinyatakan bahwa dalam pendidikan kewarganegdaraan yan merupaakn mata kuliah wajib dan di rancang utuh, kait mengait dengan MKU inti lainya, yaitu pendidikan pancasila dana pedidikan agama.

5. Keputusan DIRJEN pendidkan Tinggi No. 267/DIKTI/KEP/2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian (MKPK) pendidikan kewarganegaraan pada perguruan Tinggi di Indonesia.

E. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan di Perguruan Tinggi

Berdasarakan keputusan DIRJE DIKTI No. 267/DIKTI/2000. Tujuan pendidikan kewarganegaraan Mencakup :

1. Tujuan Umum

Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenal hubungan antara warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat di andalkan oleh bangsa dan negara.

2. Tujuan khusus

Agar mahasiswa dapat mehami dan melaksanakan hal dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara republi indonesia terdidik dan bertanggung jawab.

  • Agar mahasiswa mengusai dan memahami berbagai masalah dasar dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikirannya kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan pacasila, wawasan nusantara dan kethan sosial 
  • Agar mahasiswa memilik sikap dan perilaku yangs esuai dengan nilai  - nilai kejuangan, cinta tanah air, serta relaberkorban bagi nusa dan bangsa.

F. Objek yang dikaji dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarhanegaraan

Pendidikan kewarganegaraan bersifat interdisipler (antar  bidang ). Objek material dari pendidikan kewarganergaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan warganegara baik empirik mau[un yang non-empirik, yang meliputi wawasan, sikap, dan perilau warganegara dalam suatu bangsa dan negara. Sedangkan objek formalnya mencakup aspek hubungan antar warga negara, warganegara dengan negara, dan aspek bela negara.Objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan menurut kepiutusan Dirjen pendidikan tinggi No.267/DIKTI/KEP/2000 di jabarkan lebih rinci yang meliputi  pokok-pokok bahasan sebagian berikut :

  1. Pegantar pendidikan kewarganegaraan yang mencakup :
  2. Hak dan kewajiban warganegara
  3. Pendidikan pendahuluan Bela negara 
  4. Demokrasi Indonesia
  5. Hak asasi manusia
  6. Wawasan Nusantara
  7. Ketahanan Nasional
  8. Politik dan strategi Nasional

G. Pendekatan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan di Perguruan Tinggi Muhammaddiyah 

Pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari cara padang dan standar nilai yang di pahamai oleh masing-masing individu yang tengah memperlajarinya. Karena perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) merupakan amal usaha Muhammadiyah yang pada pendiriannya tidak lepas dari cita-cita persyarikatan Muhammadiyah, maka nilai - nilai ideal yng di anut di institusi tersebut adalah relegiusitas. 

Posisi ideologis Muhammadiyah dalam dunia pendidikan adalah mengutamakan equilibrium  (keseimbangan) dalam membangun bangsa yang di landasi oleh nilai-nilai islam, Dengan demikian, pendidikan demokrasi dapat bersentuhan dengan nilai-nilai islam. Pendidikan demokrasi dan nilai-nilai islam dapat di susun dengan sedemikian rupa untuk kemudian di sandingkan dengan problem-problem kehidupan berbangsa dan bernegara di kehidupan sendiri sehari-hari. 

Dengan memperhatikan postur pendikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan nilai-nilai al islam kemuhammadiyahan (AIKA)  sebagai model pembeljaran adaptif, pemnbeljaran PPkn hendaknya di arahkan pada penguasa civic knowledge, civic skill dan civic disposition  melalui pendekatan elektik melalui proyek hunmanisasi, liberasi dan transendensi. Dalam pembelajaran PPkn terintregasi, target yang ingim di capai adalah perubahan cara berfikir mahasiswa dalam beljar.


BAB III
PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar untuk mencetak generasi yang cinta, setia, dan berani berkorban untuk membela bangsa dan tanah air. Pengertian kewarganegaraan dapat di bedakan menjadi dua yaitu:

a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis
b. Kewarganegaraan dalam arti materil dan formil

Terlepas dari semua itu Pancasila adalah lima dasar atau lima asas yang di jadikan dasar Negara Indonesia, istilah pancasila sudah lumrah pada abad ke XIV tepatnya saat zaman kerajaan majapahit yang terdapat dalam kitab sutasoma karangan Empu tantular, dalam kitab sutasoma selain mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” juga memiliki arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima (pancasila krama)” yaitu sebagai berikut:

  1. Tidak boleh melakukan kekerasan
  2. Tidak boleh mencuri
  3. Tidak bolehmempunyai sifat dengki
  4. Tidak boleh berbohong
  5. Tidak boleh mabuk

Hingga pada tanggal 18 Agustus 1945 pancasila resmi menjadi dasar negara.Pancasila menjadi landasan dalam menyeleenggarakan setiap aktivitas negara, karena mempunyai nila- nilai positif yang terkandung di dalamnya, selain itu pancasila juga menjadi cita-cita hukum, yang harus di jadikan dasar hukum dari setiap hukum bernegara di Indonesia, dan hukum tersebut di realisasikan dengan sebaik-baiknya, tanpa adanyacampur tangan dari pihak yang bisa tidak mengindahkan terhadap nilai pancasila. Jika di tinjau dari segi posisi, pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa, karena pada hakikatnya pancasila di ambil dari semua sisi kehidupan yang ada di Indonesia.


1.2 Saran

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, akan dikemukakan saran sebagai berikut:
1 .Secara umum disarankan agar lebih memahami tentang Paradigma Pendidikan Demokrasi khususnya di negara kita Indonesia. Saat ini sudah  banyak bukti-bukti bahwasanya sistem pendidikan kurang adil dan bijak.

2. Disamping sistem pendidikan yang kurang adil, kita juga harus memperhatikan masyarakat yang kurang memahami tentang pendidikan Indonesia. 

1.3 Daftar Pustaka

Pendidikan Pancasila dan  Kewarganegaraan ( Tim Dosen PPKn UHAMKA), Orientasi Baru PPkn di Perguruan Tinggi Muhammadiyah ( Paradigma Baru)
http://merrinsyah.blogspot.com/2016/06/makalah-paradigma-baru-ppkn.html
https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2016/09/dasar-dan-tujuan-pendidikan-pancasila-di-perguruan-tinggi.html

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel