Contoh Makalah Otonomi Daerah Terlengkap

Comon Tech - Otonomi adalah keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Dimana untuk mewujudkan keadaan tersebut,berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasikan,merumuskan,dan memecahkannya.

Contoh Makalah Otonomi Daerah Terlengkap

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan. Kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran. Masyarakat dapat memberikan kritik dan koreksi membangun atas kebijakan dan tindakan aparat pemerintah yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Karena pada dasarnya Otonomi Daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pelaksanaan Otonomi Daerah.


MAKALAH
OTONOMI DAERAH
Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pedidikan Kewarganegaraan
Oleh Dosen Ir. H. Mumung Martasasmita, M.M. 

DISUSUN OLEH :
MUHAMMAD ARDHI ANDREANSYAH
1803015131
( 1 F )

  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
FAKULTAS TEKNIK
JAKARTA
2019





BAB 1
PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut di atas maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri.

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 sehingga kedua UU tersebut kini tidak berlaku lagi. Baca juga Makalah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD)

Memang harapan dan kenyataan tidak lah akan selalu sejalan. Tujuan atau harapan tentu akan berakhir baik bila pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan juga berjalan baik. Namun ketidaktercapaian harapan itu nampak nya mulai terlihat dalam otonomi daerah yang ada di Indonesia. Masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia.

1.2  Rumusan  Masalah

Dalam penyusunan ini penulisan memberikan batasan-batasan masalah, meliputi :

  • Eksploitasi Pendapatan Daerah
  • Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi
  • Daerah yang belum mantap
  • Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai
  • Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya 

Pelaksanaan otonomi daerah

  • Korupsi di Daerah
  • Potensi munculnya konflik antar daerah


1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk lebih memperdalam lagi  pengetahuan  tentang pengertian dari Kewarganegaraan dan Pendidikan, serta  bagaimana perkembangan pendidikan di Negara kita yaitu Negara Indonesia. Selain memperdalam pengertiannya,juga untuk memperluas ilmu pengetahuan kita dalam dunia Kewarganegaraan dan dunia Pendidikan,bagaimana Pendidikan pada jaman dulu dibandingkan dengan jaman sekarang.



BAB II
PEMBAHASAN


 ( QS. An-Nissa:58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. ( QS. An-Nissa:58)


A. Pengertian Otonomi Daerah 

Secara etimologi otonomi berasal dari kata inggris autonomy, dalam bahasa yunani, Autonomos (auto-sendiri) dan (nomoi-nomos-aturan atau undang-undang) yang berarti  Mengatur sendiri. Jadi otonomi daerah adalah hak untuk mengurus atau mengatur diri sendiri secara bertanggung jawab (Masri Sareb Putra, 2010;198). Selanjutnya dalam tata pemerintahan otonomi di artikan sebagai cara untuk mengurus dan mengatur rumah tannga sendiri ( Azmi Fendri, 2016:60).

Sedangkan dalam makana yang lebih luas di artikan sebagai “berdaya”. Otonomi daerah dengan demikian berarrti suatu kemandirian dari suatu daerah kaitannya delam pembuatan dan pengambilan keputtusan megani kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut, maka daerah dapat di katakana sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dari luar (external intervation).

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, kata”otonomi” di ikuti dengan kata daerah, sehingga menjadi satu kesatuan istilah otonomi Daerah (OTDA) yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Dasar 1945, pasal 18 ayat 1dan ayat 2 yang memperkuat kedudukan sebuah otonomi daerah berbunyi :

 Ayat 1 : Negara kesatuan republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atau kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi , kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur denan undang-udang. Pemerintah derah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Beberapa para ahli memberikan pengetian tentang apa itu Otonomi daerah, seperti:

a. Van der pot, bahawa pada pokoknya otonomi daerah itu berarti perautan dan perundnagnn dari urusan sendiri, dalam undang-udang dasar(Belanda) dinamakan “Rumah tangga sendiri”.

b. Logemann, bahwa otonomi berarti memeberikan kesempatan kepadanya mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaanya untuk mengurus kekuasaanya untuk mengurus kepentingan umum (penduduk).

c. Menurut Syarif Saleh, otonomi daerah adalah “hak untuk mengatur dan mmerintahkan daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang di peroleh dari pemerintahan pusat.

d. Begitu juga Kansil menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-udangan yang masih berlaku.

Berdasarkan beberapa pemaknaan tentang otonomi daerah, adalah proses kemandirian daerah atau kebebasan daerah umtuk mengatur sendiri dan menyelenggarakan urusan dan kepentinagn berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi masyarakat.


B. Tujuan Dan Visi Otonomi Daerah

Tujuan otonmi daerah adalah memeberdayakan dan meningkatkan kemampuan suatu Daerah demi kemaslahatan masyarakat daerah itu sendiri (Sareb, 2010:202) lebih rincinya, yaitu: 

  1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masayarakat di daerah agar semakin baik.
  2. Pengembangan kehidupan demkarasi, yaitu kesempatan memberikan kepada pemerintaha daerah mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.
  3. Keadilan social, berupa meringankan beban pemerintahan pusat.
  4. Pemerataan daerah berupaya memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dab masyarakat daerah.
  5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesaruab Republik Indonesia (NKRI).
  6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat yaitu meningkatkan partisipasinya masayarakat dalam proses pembangunan.
  7. Mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).


C. Sejarah Otonomi Daerah Indonesia

A. Warisan Kolonial

Pada tahun 1903, pemerintah kolonial mengeluarkan Staatsblaad No. 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Kemudian staatblaad ini deperkuat dengan Staatblaad No. 137/1905 dan S. 181/1905. Pada tahun 1922, pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah undang-undang S. 216/1922. Dalam ketentuan ini dibentuk sejumlah provincie, regentschap, stadsgemeente, dan groepmeneenschap yang semuanya menggantikan locale ressort. Baca juga Contoh Soal Algoritma Penjumlahan dan pengurangan Matriks

Selain itu juga, terdapat pemerintahan yang merupakan persekutuan asli masyarakat setempat (zelfbestuurende landschappen).Tujuan otonmi daerah adalah memeberdayakan dan meningkatkan kemampuan suatu Daerah demi kemaslahatan Pemerintah kerajaan satu per satu diikat oleh pemerintahan kolonial dengan sejumlah kontrak politik (kontrak panjang maupun kontrak pendek). Dengan demikian, dalam masa pemerintahan kolonial, warga masyarakat dihadapkan dengan dua administrasi pemerintahan.

B. Masa Pendudukan Jepang

Ketika menjalar PD II Jepang melakukan invasi ke seluruh Asia Timur mulai Korea Utara ke Daratan Cina, sampai Pulau Jawa dan Sumatra. Negara ini berhasil menaklukkan pemerintahan kolonial Inggris di Burma dan Malaya, AS di Filipina, serta Belanda di Daerah Hindia Belanda.

Pemerintahan Jepang yang singkat, sekitar tiga setengah tahun berhasil melakukan perubahan yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda. 

Pihak penguasa militer di Jawa mengeluarkan undang-undang (Osamu Seire) No. 27/1942  yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada masa Jepang pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Penyebutan daerah otonom bagi pemerintahan di daerah pada masa tersebut bersifat misleading.

C.  Masa Kemerdekaan

1. Periode Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 menitikberatkan pada asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan KND di keresidenan, kabupaten, kota berotonomi, dan daerah-daerah yang dianggap perlu oleh mendagri. Pembagian daerah terdiri atas dua macam yang masing-masing dibagi dalam tiga tingkatan yakni:

1) Provinsi
2) Kabupaten/kota besar
3) Desa/kota kecil.

UU No.1 Tahun 1945 hanya mengatur hal-hal yang bersifat darurat dan segera saja. Dalam batang tubuhnya pun hanya terdiri dari 6 pasal saja dan tidak memiliki penjelasan.

2. Periode Undang-undang Nomor 22 tahun 1948

Peraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah UU Nomor 22 tahun 1948 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 1948. Dalam UU itu dinyatakan bahwa daerah Negara RI tersusun dalam tiga tingkat yakni:

a) Propinsi
b) Kabupaten/kota besar
c) Desa/kota kecil
d) Yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

3. Periode Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957

Menurut UU No. 1 Tahun 1957, daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantra. Wilayah RI dibagi menjadi daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangga sendiri, dalam tiga tingkat, yaitu:

1) Daerah swatantra tingkat I, termasuk kotapraja Jakarta Raya
2) Daerah swatantra tingkat II
3) Daerah swatantra tingkat III.

UU No. 1 Tahun 1957 ini menitikberatkan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya sesuai Pasal 31 ayat (1) UUDS 1950.

4. Periode Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959

Penpres No. 6 Tahun 1959 yang berlaku pada tanggal 7 November 1959 menitikberatkan pada kestabilan dan efisiensi pemerintahan daerah, dengan memasukkan elemen-elemen baru. Penyebutan daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dikenal dangan daerah tingkat I, tingkat II, dan daerah tingkat III.

Dekonsentrasi sangat menonjol pada kebijakan otonomi daerah pada masa ini, bahwa kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat, terutama dari kalangan pamong praja.

5. Periode Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965

Menurut UU ini, wilayah negara dibagi-bagi dalam tiga tingkatan yakni:

1) Provinsi (tingkat I)
2) Kabupaten (tingkat II)
3) Kecamatan (tingkat III)

Sebagai alat pemerintah pusat, kepala daerah bertugas memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisional di daerahnya, menyelenggarakan koordinasi antarjawatan pemerintah pusat di daerah, melakukan pengawasasan, dan menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh pemerintah pusat. Sebagai alat 

pemerintah daerah, kepala daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintahan daerah, menandatangani peraturan dan keputusan yang ditetapkan DPRD, dan mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.

6. Periode Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

UU ini menyebutkan bahwa daerah berhak mengatur, dan mengatur rumah tangganya berdasar asas desentralisasi. Dalam UU ini dikenal dua tingkatan daerah, yaitu daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Daerah negara dibagi-bagi menurut tingkatannya menjadi:

1) Provinsi/ibu kota negara
2) Kabupaten/kotamadya
3) Kecamatan

Titik berat otonomi daerah terletak pada daerah tingkat II karena daerah tingkat II berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat. Prinsip otonomi dalam UU ini adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

7. Periode Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

Pada prinsipnya UU ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan desentralisasi. Pokok pikiran dalam penyusunan UU No. 22 tahun  1999 adalah sebagai berikut:

Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dalam kerangka NKRI. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah provinsi sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota.

  • Daerah di luar provinsi dibagi dalam daerah otonomi.
  • Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten.

Secara umum, UU No. 22 tahun 1999 banyak membawa kemajuan bagi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi sesuai perkembangan keinginan masyarakat daerah, ternyata UU ini juga dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

8. Periode Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Pada tanggal 15 Oktober disahkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah yang dalam pasal 239 dengan tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya UU ini, UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. UU baru ini memperjelas dan mempertegas hubungan hierarki antara kabupaten dan provinsi, antara provinsi dan pemerintah pusat berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah. 

Pemerintah pusat berhak melakukan kordinasi, supervisi, dan evaluasi terhadap pemerintahan di bawahnya, demikian juga provinsi terhadap kabupaten/kota. Di samping itu, hubungan kemitraan dan sejajar antara kepala daerah dan DPRD semakin dipertegas dan diperjelas.

D. Urgensi Otonomi Daerah 

Setelah kita berbicara sejarah otonomi daerah yang melahirkan beragam,dan silihberganti perundang-undang tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang membersihkan bagunan penguatan dilaksakan otonomi daerah secara konsisten.

Sebagai landasan selain UUD 1945, di atur dalam system penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan undang-udang Nomor 32 Tahun 2004 yang saat ini berlaku dan di arahkan pada penyelenggara pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah yang mnegatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuannya. Oleh karena itu desentralisai dan otonommi daerah di anggap dapat menjawab akan tuntunan pemerataan dalam pembangunan politik yang efektif.

Dari pernyataan tersebut di atas, maka lahir beberapa pertimbangan tentang perlunya memberikan otonomi kepada daerah dalam rangka desentralisasi berdasarkan pada beberapa sudut pandang yang berbeda :

a. Di tinjau dari segi polotik
b. Dari segi demokrasi
c. Dari segi organisatoris
d. Dari segi managemen

E. Asas-Asas Penyelenggraan Pemerintahan Daerah 

Berdasarkan pasal 18 A ayat (1)  yang isinya adalah hubungan wewenang, antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan beragaman daerah. Oleh karenanya di dalam penyelenggaraan pemerintahannya berasas 4 (empat) hal munurut (Azmi Fendri,2016: 51), yaitu meliputi

  1. Sentralisasi
  2. Desentralisasi
  3. Dekonsentrasi
  4. Medebewind (pembantuan)

Kemudian berdasarkan pasal 18, 18 A dan 18 B UUD 1945 dan ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelengaraan otonomi daerah, dimana penyelenggara otonomi daerah merupakan amanat kosntitusi yang harus di laksanakan,

F. Otonomi Daerah Kebijakan Pembanguan di Daerah

Dalam rangka pembangunan di daerah berdasar pada prinsip otonomi daerah, maka perlu adanya pemeritahan yang akun table yang dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan yang ada di daerah (A.Ubaedillah & Abdul Rozak, 2012:189-190). Yaitu pihak legislatif (DPRD provinsi, kabupaten, dan kota), dan esekutif di daerah (gubernur, bupati, dan walikota). Lahirnya kebijakan otonomi daerah memilikiimplikasi sejumlah kewenangan yang dimiliki pemerintahan daerah selain yang oleh undang-undang sudah 

Ada 11 jenis kewenangan yang di bagikan oleh pemerintahan kepada pemerintahan daerah. Tujuannya adalah agar pemerintahan daerah agar memberdayakan dengan di dukung adanya :

  1. Fasilitas
  2. Kekreativitas dari para penyelenggara 
  3. Politik lokal yang stabil
  4. Pemerintahan daerah yang harus menjamin kesinambungan berusaha
  5. Pemerintahan daerah harus kommuikatif

Selanjutnya sejak terselenggara otonomi daerah terdapat kelemahan dan kelebihan proses pilkada. Kelemahannya yaitu :

  • Masalah biaya politik yang di butuhkan menjadi sahat mahal,
  • Terjadi kemumgkinan konflik elte dan masa perkepanjangan.
  • Tidak terjadi ketertundukan kepala daerah sebab berasal latar belkang organisasi politik yang berbeda Yang pasti aktivitas rakyat menjadi terganggu mesekipun dalam peryataan lain pilkada di sebut pesta rakyat.

Sementara itu kelebihan Pilkada di era Otonomi Daerah adalah :

  1. Kepalah daerah mendapatakan mandate dan legitimasi langsung dari rakyat.
  2. Lebih akuntabel sebab dalam proses demokrasi suara terbanyak berhak menjadi pemimpin
  3. Checks and balance antara lembaga legislatif dan esekutif
  4. Sebagai wadah pendidikan politik rakyat
  5. Kanca pelatihan dan pengembangan demokrasi
  6. Pilkada langsung sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan
  7. Membangun stabilitas politik dna mencegah sparatisme, serta 
  8. Kesetaraan politik, dan mencegah kosesntrasi kukuasaan yang pusat.


BAB III
PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Otonomi daerah  adalah suatu  keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Dimana untuk mewujudkan keadaan tersebut,berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasikan,merumuskan,dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara- bangsa. Dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000 telah pula ditetapkan. 

Ketetapan MPR  No.IV/MPR/2000 tentang Kebijakan dalam Penyelenggaran Otonomi Daerah yang antara lain merekomendasikan bahwa prinsip otonomi daerah itu harus dilaksanakan dengan menekankan pentingnya kemandirian dan keprakarsaan dari daerah-daerah otonom untuk menyelenggarakan otonomi daerah tanpa harus terlebih dulu menunggu petunjuk dan pengaturan dari pemerintahan pusat. Bahkan,kebijakan nasional otonomi daerah ini telah dikukuhkan pula dalam materi perubahan Pasal 18 UUD 1945. Adapun dampak negative dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah.

untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dangan daerah yang masih berkembang.Bisa dilihat bahwa masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari penyelesaiannya agar tujuan awal dari otonomi daerah dapat tercapai.


1.2 Saran

Dari kesimpulan yang dijabarkan diatas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

2. Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat.

3. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan. Kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran. Masyarakat dapat memberikan kritik dan koreksi membangun atas kebijakan dan tindakan aparat pemerintah yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Karena pada dasarnya Otonomi Daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pelaksanaan Otonomi Daerah.


1.3 Daftar Pustaka

Pendidikan Pancasila dan  Kewarganegaraan ( Tim Dosen PPKn UHAMKA)
Kaloh, J.. 2009. Kepemimpinan Kepala Daerah (pola kegiatan, kekuasaan, dan perilaku kepalah daerah  dalam pelaksaaan  Otonomi Daerah). Jakarta:Sinar Grafika
Marzuki, M. Laica, 2007. “Hakikat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI – Jurnal Konstitusi Vol. 4 Nomor 1 Maret 2007″, Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan semoga bermanfaat dan selalu semangat dalam berkuliah tetap terus usaha dan kerja keras jangan lupa selalu berdoa dan beribadah. agar apa yang kamu cita-citakan semoga berhasil dan sukses mengejar impianmu.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel